بيت /peraturan keselamatan umum di pertambangan batubara indonesia
Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Pasal 141 Ayat 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, dan Keselamatan Operasi Pertambangan adalah aspek yang diawasi oleh Inspektur Tambang.
الحصول على السعر
SUBDIT KESELAMATAN PERTAMBANGAN, DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA, DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ... Metode penghitungan tingkat kekerapan dan tingkat keparahan cedera akibat kerja di pertambangan umum. Posted by: subditko on September 30, 2010.
الحصول على السعر
Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Indonesia Miner 2018: Kebijakan Pemerintah Untuk Menarik Investor di Bidang Pertambangan April 2018, Harga Batubara Acuan USD 94,75/ton dan Harga Mineral Logam Acuan Nikel USD,25/dmt
الحصول على السعر
Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pertambangan BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2005 Indonesia menempati posisi yang buruk jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan ...
الحصول على السعر
Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Di Indonesia, setiap tujuh detik terjadi satu kasus kecelakaan kerja ("K3 Masih Dianggap Remeh," Warta Ekonomi, 2 Juni 2006).
الحصول على السعر
REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 28 TAHUN 2009 ... pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 27. ... aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lindungan lingkungan pertambangan.
الحصول على السعر
"Kalau memang dia demi keselamatan manusia, keselamatan rakyat, demi keselamatan lingkungan hidup dan ekosistem, mestinya yang dicabut izin tambang di kawasankawasan penting ini.
الحصول على السعر
2003 – PP 15 2003 – Perubahan Peruntukan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam 2003 – PP 31 2003 – Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
الحصول على السعر
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG ... KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, ... Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
الحصول على السعر
Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (" PP 23/2010 ") mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
الحصول على السعر
Indonesia akan gagal untuk mencapai target produksi batubaranya yaitu 425 juta ton di tahun 2015 karena para penambang batubara di negara ini telah memotong produksinya kirakira 20%. Perusahaanperusahaan pertambangan batubara domestik memotong hasil produksi batubara karena harga batubara yang ...
الحصول على السعر
Kemudian pada tahun 2009 terbitlah UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencabut UU Nomor 11 tahun 1967 yang dalam salah satu pasalnya mengamanatkan untuk diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 4 .
الحصول على السعر
Pada Bab 2 regulasi ini tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, terdapat 6 bagian di mana terdapat Bagian Ketiga yang berjudul "Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara".
الحصول على السعر
Royalty disektor pertambangan umum disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115//2006 tentang Penetapan rekening kas umum Negara dan Surat Edaran Nomor /30/DJB/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP.
الحصول على السعر
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik ... Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja di Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 ... Pertambangan Umum; 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
الحصول على السعر
Penyederhanaan izin tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 9 Mei 2017 lalu.
الحصول على السعر
Sementara itu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor /26//1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum (sepanjang yang terkait perizinan) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
الحصول على السعر
Perseroan didirikan dengan nama "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968. Pendirian tersebut diumumkan dalam Tambahan No. 36, BNRI No. 56, tanggal 5 Juli 1968.
الحصول على السعرCopyright ©2000-2023 TPCrusher CO.,LTD. خريطة الموقع
WhatsApp24 ساعة عبر الإنترنت
المحادثة على الإنترنت 24 ساعة عبر الإنترنت
المحادثة على الإنترنت